Ilustrasi: Freepik.com
OPINI - Konflik Ambon adalah bukti masyarakat masih rentan dengan provokasi isu agama dan etnis. Konflik ini semakin memanas dengan kebijakan pemerintah yang tak memikirkan faktor wilayah dan dampak berkepanjangan.
Pasca orde baru, pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi besar-besaran. Sebagian besar penduduk Indonesia yang didominasi oleh agama Islam direlokasi ke Maluku, salah satunya wilayah Ambon. Meski ditujukan untuk pemerataan penduduk, kebijakan ini jadi pemancing kerusuhan di tengah masyarakat yang mudah terpolitisasi.
Masuknya para pendatang membuat populasi masyarakat Kristen setempat merasa tergeser. Kedatangan penduduk imigrasi juga meminimalisir peluang kerja untuk penduduk lokal. Penduduk dengan daerah yang masih minim fasilitas dan pembangunan harus bersaing dengan para pendatang.
Posisi ini membuat isu agama dan etnis semakin bergejolak. Pemerataan penduduk seharusnya didahului dengan pemerataan pembangunan. Wilayah yang belum seratus persen terbangun sebaiknya difokuskan untuk pemerataan akses pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan.
Politik yang tak menjunjung tinggi keadilan membuahkan kesenjangan di tanah Ambon. Penduduk lokal dan pendatang berebut cari makan untuk hidup. Mereka sama-sama butuh akses pendidikan, kesehatan, hingga akses untuk beribadah. Kesenjangan akses inilah yang kemudian membuat masyarakat Ambon mudah terbakar dengan isu agama dan etnis. Padahal, faktor utamanya bukan itu.
Solusi pemerintah pusat dengan mengirim sejumlah militer ke daerah konflik juga tak sepenuhnya dijalankan sesuai mandat. Militer Indonesia kala itu terpecah. Antara militer hijau (Muslim) dan militer merah putih (Nasionalis sekuler). Pasukan ini semestinya dikirim untuk meredakan konflik, bukan membela suatu kelompok. Akibatnya, ketegangan antarwarga semakin tinggi.
Kebijakan lain juga serupa bobroknya. Inpres Nomor 6 tahun 2003. Sebuah ketetapan pemerintah untuk mengalokasikan dana demi percepatan pemulihan pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca-konflik. Nyatanya, dana ini nihil transparansi, mudah disusupi korupsi.
Konflik Ambon jadi bukti bahwa politik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Di tengah kebijakan pemerintah yang rapuh, masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi. Rawat perdamaian melalui adat dan budaya. Maluku adalah satu.
Pemerintah dan tameng-tamengnya juga sudah sepantasnya untuk introspeksi diri. Menetapkan kebijakan demi satu kemajuan harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk agama dan etnis. Bagaimanapun, kerukunan bangsa adalah tanggung jawab negara. Netralitas TNI/Polri dan media juga menjadi kunci dalam mencegah konflik dan menciptakan perdamaian.